Detail Artikel

Dari Diplomasi hingga Kekuatan Global, Anis Matta Jawab Empat Pertanyaan tentang Palestina

Syamsul Arifin Persoalkan Efektivitas Diplomasi, Linda Linsai Soroti Hubungan Indonesia-Israel, Farida Hanum Pertanyakan Posisi Indonesia, Gunawan Dorong Aksi Lebih Tegas

DENPASAR, Suara Umat.id — Setelah memaparkan perubahan wajah konflik Palestina dan pergeseran geopolitik dunia, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, H. Muhammad Anis Matta, Lc., menghadapi sejumlah pertanyaan tajam dari peserta Dialog Keumatan dan Kebangsaan yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali.

Empat penanya—Syamsul Arifin, Linda Linsai, Farida Hanum, dan Gunawan—mengangkat persoalan dari sudut yang berbeda. Mulai dari efektivitas diplomasi selama puluhan tahun, kemungkinan penggunaan kekuatan selain diplomasi, sikap Indonesia terhadap Israel, boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, hingga posisi Indonesia di tengah konfigurasi kekuatan global.

Pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya bermuara pada satu kegelisahan:

Jika diplomasi belum juga mampu menghentikan penderitaan Palestina, apa lagi yang dapat dilakukan Indonesia?

Syamsul Arifin: Jika Diplomasi Tak Berhasil, Apa Jalan Lain?

Pertanyaan pertama datang dari Syamsul Arifin.

Ia mengawali pertanyaannya dengan mengingat kembali perjalanan diplomasi Palestina sejak proses perdamaian yang berkembang pada awal 1990-an, termasuk Perjanjian Oslo 1993.

Menurut Syamsul, perjalanan diplomasi selama puluhan tahun belum menghasilkan kemerdekaan Palestina sebagaimana yang diharapkan.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan sejumlah ayat Al-Qur'an yang menurutnya menggambarkan karakter hubungan antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani.

Dari sana, Syamsul mempertanyakan apakah pendekatan diplomasi semata masih memadai.

Ia bahkan mengajukan pertanyaan yang lebih jauh: apakah umat Islam tidak perlu mencari upaya strategis lain di luar diplomasi, termasuk membangun kekuatan militer sebagaimana yang ia pahami pernah dilakukan dalam sejarah umat Islam.

Pertanyaan tersebut tidak berhenti pada teori.

Syamsul juga menyinggung posisi Hamas sebagai salah satu kekuatan yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap Israel.

Ia meminta Anis Matta menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam melihat pilihan antara diplomasi dan bentuk perlawanan lainnya.

Pertanyaan itu menjadi pembuka diskusi yang kemudian bergerak dari persoalan Palestina menuju sejarah panjang konflik dan perubahan narasi perjuangannya.

Linda Linsai: Jangan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Pertanyaan berikutnya datang dari Linda Linsai.

Linda secara tegas meminta pemerintah Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia juga menyoroti keberadaan warga Israel di Bali yang menurutnya telah menjalankan aktivitas usaha di daerah tersebut.

Dalam konteks itu, Linda meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kemungkinan berkembangnya hubungan Indonesia-Israel di luar kerangka yang selama ini menjadi kebijakan resmi.

Pertanyaan kedua Linda berkaitan dengan boikot produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menyerukan gerakan boikot terhadap produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Linda kemudian mempertanyakan bagaimana sikap pemerintah terhadap gerakan tersebut.

Bagi Linda, dukungan terhadap Palestina tidak hanya diwujudkan melalui diplomasi negara, tetapi juga melalui pilihan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menyerukan agar masyarakat, termasuk para ibu rumah tangga, lebih sadar terhadap produk yang mereka beli dan menggunakan kekuatan konsumen sebagai bagian dari solidaritas kepada Palestina.

Farida Hanum: Di Mana Posisi Indonesia di Tengah Kekuatan Global?

Pertanyaan ketiga disampaikan Farida Hanum.

Ia membawa diskusi ke persoalan yang lebih luas: posisi Indonesia dalam percaturan politik dunia.

Farida mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional yang dalam pembacaannya memiliki keterkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Pertanyaan itu muncul karena adanya kekhawatiran bahwa posisi Indonesia dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan kepada salah satu kekuatan global.

Jika Indonesia ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina, kata Farida, bagaimana negara ini dapat memainkan peran yang efektif apabila pada saat yang sama dipandang berada dalam orbit kekuatan tertentu?

Pertanyaan Farida pada akhirnya kembali kepada satu persoalan fundamental:

Bagaimana Indonesia menjaga independensi politik luar negerinya sembari tetap aktif memperjuangkan Palestina?

Gunawan: Indonesia Jangan Berhenti pada Pernyataan

Penanya keempat, Gunawan, membawa kegelisahan yang hampir serupa, tetapi dengan tekanan berbeda.

Ia menyoroti posisi Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional dan historis memiliki komitmen terhadap perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan.

Menurutnya, prinsip tersebut harus tetap menjadi pegangan Indonesia.

Namun, Gunawan menginginkan agar posisi tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik.

Indonesia, menurut pandangannya, perlu bergerak lebih jauh—bukan sekadar melakukan pendekatan diplomatik atau menyampaikan pernyataan, tetapi melakukan aksi nyata.

Ia berharap Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina dan tidak terseret ke dalam pertarungan kepentingan negara-negara besar.

Pertanyaan Gunawan sekaligus menjadi tantangan kepada diplomasi Indonesia: apakah Jakarta cukup puas menjadi penyampai pesan, atau mampu menjadi salah satu kekuatan yang ikut mengubah keadaan?

Anis Matta: Narasi Palestina Telah Berubah Tiga Kali

Menjawab rangkaian pertanyaan tersebut, Anis Matta tidak langsung masuk kepada persoalan diplomasi atau kekuatan militer.

Ia justru membawa peserta mundur ke sejarah.

Anis mengatakan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan isu Palestina dalam waktu yang panjang. Ia bahkan mengaitkan perjalanan tersebut dengan pengalaman profesionalnya sejak awal 1990-an.

Dari pembacaan sejarah itu, Anis melihat bahwa narasi perjuangan Palestina telah mengalami beberapa perubahan besar.

Perubahan tersebut penting untuk memahami mengapa isu Palestina hari ini memiliki daya jangkau yang jauh lebih luas dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.

Gelombang Pertama: Arab versus Israel

Menurut Anis, pada periode awal, konflik Palestina lebih banyak dibingkai sebagai konflik Arab-Israel.

Setelah berdirinya Israel pada 1948, persoalan Palestina berada dalam konfigurasi konflik kawasan yang melibatkan negara-negara Arab.

Dalam konteks itu, berbagai kelompok Palestina kemudian berhimpun dalam Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO.

Narasi perjuangan saat itu masih kuat sebagai konflik teritorial dan politik di kawasan Timur Tengah.

Namun, menurut Anis, narasi tersebut mengalami perubahan menjelang akhir 1980-an.

Munculnya Hamas dan Gelombang Kedua

Pada akhir dekade 1980-an, muncul kelompok-kelompok perlawanan baru yang tidak lagi sepenuhnya mempercayai PLO sebagai kendaraan perjuangan Palestina.

Salah satunya adalah Hamas, yang menurut Anis mulai berkembang dari lingkungan sosial-keagamaan dan masjid.

Kemunculan kelompok-kelompok tersebut kemudian mengubah wajah perjuangan Palestina.

Jika sebelumnya konflik lebih banyak dibaca sebagai konflik Arab-Israel, maka sejak periode itu muncul narasi baru:

Islam versus Zionisme.

Palestina tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan bangsa Palestina atau bangsa Arab, tetapi sebagai persoalan yang menyentuh identitas dan solidaritas umat Islam secara lebih luas.

Menurut Anis, narasi tersebut membuat dukungan terhadap Palestina menyebar ke berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Demonstrasi dan gerakan solidaritas Palestina kemudian berkembang di berbagai belahan dunia.

2023 dan Gelombang Ketiga: Kemanusiaan versus Antikemanusiaan

Namun, menurut Anis, perubahan terbesar terjadi setelah perang yang meletus pada 2023.

Ia menyebut isu Palestina memasuki gelombang ketiga, yakni:

kemanusiaan versus antikemanusiaan.

Dalam kerangka ini, Palestina tidak lagi semata-mata dibaca sebagai isu agama, Arab, ataupun Islam.

Yang tampil ke permukaan adalah persoalan kemanusiaan.

Korban sipil, kehancuran, penderitaan masyarakat, dan dugaan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan membuat isu Palestina mendapatkan perhatian di berbagai negara yang tidak semuanya memiliki keterikatan agama dengan Palestina.

Anis menilai perkembangan tersebut sangat penting.

Sebab ketika Palestina dibaca sebagai isu kemanusiaan, maka dukungan terhadapnya tidak lagi terbatas pada umat Islam.

Ia dapat menjadi bagian dari perdebatan politik di Eropa dan Amerika Serikat.

Bahkan, menurut Anis, isu Palestina telah masuk ke dalam dinamika politik domestik negara-negara Barat, termasuk pemilihan umum dan perdebatan di lingkungan partai politik.

Ketika Israel Menghadapi Krisis Legitimasi Moral

Dari sinilah Anis kemudian membawa peserta kepada persoalan yang menurutnya tidak kalah penting dibandingkan persoalan militer.

Yakni, legitimasi moral Israel di mata dunia.

Menurut Anis, dukungan moral yang selama ini menjadi salah satu fondasi pembelaan terhadap Israel mengalami tekanan akibat perkembangan perang di Gaza.

Ia menyinggung paradoks sejarah: masyarakat Yahudi pernah menjadi korban genosida di Eropa, sementara dalam konflik Palestina hari ini muncul tuduhan bahwa negara Israel melakukan tindakan yang juga dipandang sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.

Anis menempatkan persoalan tersebut sebagai salah satu titik balik penting dalam opini publik internasional.

Bukan lagi semata-mata soal siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar.

Tetapi siapa yang masih memiliki moral ground di hadapan dunia.

Menurutnya, perkembangan sikap sejumlah negara Eropa menunjukkan adanya perubahan dalam cara dunia Barat melihat konflik tersebut.

PBB Dipertanyakan, Indonesia Diminta Mencari Jalan

Di titik ini, Anis menjawab kegelisahan para penanya mengenai efektivitas diplomasi internasional.

Ia mengakui adanya persoalan besar: dunia menyaksikan penderitaan masyarakat Palestina, tetapi lembaga internasional sering dianggap tidak mampu menghentikannya.

Anis menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi ketika banyak pihak mengetahui adanya tragedi kemanusiaan, tetapi tidak memiliki kemampuan efektif untuk mengatakan “stop”.

Karena itu, menurut Anis, diperlukan upaya untuk mencari jalan lain melalui kekuatan politik negara-negara yang memiliki pengaruh.

Ia kemudian menjelaskan gagasan mengenai penggalangan negara-negara Muslim yang mempunyai bobot politik besar untuk mendorong kekuatan-kekuatan utama dunia mengambil langkah penghentian perang.

Dengan demikian, diplomasi tidak dipandang sebagai sekadar kegiatan menyampaikan kecaman.

Diplomasi harus dikonversi menjadi kekuatan politik yang menghasilkan tekanan nyata.

Dari Penghentian Perang hingga Rekonstruksi Gaza

Anis kemudian menjelaskan bahwa persoalan Palestina tidak berhenti pada bagaimana perang dihentikan.

Ada persoalan lain yang menunggu setelah perang: bagaimana Gaza dibangun kembali.

Ia menyebut gagasan rekonstruksi Gaza sebagai bagian dari pembicaraan internasional yang berkembang.

Menurut Anis, jika tujuan utama adalah menyelamatkan manusia dan menghentikan genosida, maka persoalan berikutnya adalah memastikan adanya mekanisme keamanan dan rekonstruksi.

Di sinilah muncul gagasan mengenai kehadiran pasukan internasional sebagai bagian dari mekanisme keamanan.

Anis juga mengaitkannya dengan pertemuan internasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembicaraan yang kemudian berlanjut di Mesir.

Baginya, proses tersebut menunjukkan bahwa diplomasi dapat diarahkan menuju langkah konkret apabila negara-negara memiliki kepentingan yang sama untuk menghentikan perang.

Kegagalan Intelijen Israel dan Lahirnya Pertanyaan Baru

Menariknya, dalam bagian akhir jawabannya, Anis juga menyoroti serangan Hamas pada 7 Oktober dan dampaknya terhadap persepsi mengenai kekuatan Israel.

Menurut pembacaan Anis, serangan tersebut mengguncang persepsi terhadap kemampuan militer dan intelijen Israel.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah negara dengan sistem intelijen yang dianggap sangat kuat dapat mengalami kegagalan dalam mencegah serangan tersebut.

Persoalan itu, menurut Anis, kemudian berlanjut ketika Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza tetapi tetap menghadapi kesulitan menemukan jaringan terowongan Hamas dan para sandera Israel.

Dari sini, Anis melihat adanya pertanyaan mengenai efektivitas strategi militer Israel.

Ia juga menyebut pendekatan yang berulang dalam strategi Israel, yakni upaya melumpuhkan kepemimpinan kelompok perlawanan.

Namun, menurut Anis, strategi tersebut tidak otomatis mengakhiri perlawanan.

Sebaliknya, dalam sejumlah kasus yang ia paparkan, muncul kembali kekuatan baru setelah tokoh-tokoh penting kelompok perlawanan disingkirkan.

Indonesia dan Palestina: Diplomasi yang Harus Menjadi Kekuatan

Rangkaian tanya jawab tersebut akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan Palestina yang dibahas di Denpasar bukan lagi sekadar pertanyaan tentang “mendukung atau tidak mendukung Palestina.”

Pertanyaannya jauh lebih besar.

Bagaimana Indonesia menggunakan posisi politiknya?

Bagaimana diplomasi diterjemahkan menjadi tekanan?

Bagaimana Indonesia menjaga independensinya di tengah rivalitas Amerika Serikat, China, Israel, Iran dan kekuatan-kekuatan regional?

Dan yang paling penting:

Bagaimana perjuangan diplomatik Indonesia dapat benar-benar menghasilkan perubahan bagi rakyat Palestina?

Empat pertanyaan dari Syamsul Arifin, Linda Linsai, Farida Hanum, dan Gunawan memperlihatkan satu hal yang sama: publik tidak hanya membutuhkan pernyataan solidaritas.

Mereka menginginkan arah, strategi, dan tindakan.

Sementara Anis Matta menempatkan jawabannya dalam kerangka yang lebih luas: Palestina kini bukan lagi sekadar konflik lokal, bukan hanya konflik Arab-Israel, dan bukan hanya isu Islam versus Zionisme.

Palestina telah menjadi ujian bagi wajah kemanusiaan dunia.

Dan bagi Indonesia, ujian itu sekaligus menjadi pertanyaan tentang seberapa jauh politik luar negeri bebas aktif mampu menjelma menjadi kekuatan diplomasi yang nyata.(RAYD)

  Donasi PT MEDIA SUARA UMAT. BANK BSI NO REK. 7326712967