DESA WISATA MENDAPAT PROMOSI, TETAPI SIAPA YANG BENAR-BENAR MENIKMATI HASILNYA?

Dari Ramainya Pengunjung hingga Dapur Warga: Menguji Pemerataan Ekonomi Pariwisata di Bali

SUARA UMAT.ID | LAPORAN KHUSUS BALI

BANGLI, BALI — Pagi datang perlahan di Desa Wisata Penglipuran. Jalan desa yang tertata rapi mulai menyambut langkah para pengunjung. Rumah-rumah tradisional berdiri berdampingan, halaman terawat, dan warisan budaya menjadi daya tarik yang mengundang orang datang dari berbagai penjuru.

Bagi wisatawan, desa ini menawarkan keindahan, ketenangan, dan pengalaman menyaksikan kehidupan masyarakat Bali yang masih menjaga tradisi. Bagi desa, kedatangan pengunjung membuka peluang ekonomi yang tidak kecil.

Namun, di balik ramainya langkah wisatawan, tersimpan pertanyaan yang layak diajukan: ketika pariwisata menghasilkan pendapatan besar, seberapa jauh manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjaga desa itu tetap hidup?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa pendapatan pariwisata tidak dinikmati warga. Sebaliknya, ia merupakan upaya menguji satu ukuran penting pembangunan: apakah keberhasilan sebuah destinasi juga berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas?

Pada 22 Juni 2026, SWA.co.id melaporkan bahwa Desa Wisata Penglipuran membukukan pendapatan sekitar Rp26 miliar sepanjang 2025, dengan kunjungan sekitar 800 ribu wisatawan. Pengelola juga menyampaikan bahwa pendapatan tersebut didistribusikan dengan skema 40 persen untuk pemerintah daerah dan 60 persen untuk pengelola desa adat.

Angka itu menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berkembang di salah satu destinasi unggulan Bali. Namun, pendapatan pengelola dan pembagian hasil kelembagaan belum dengan sendirinya menjelaskan berapa besar penghasilan yang diterima setiap keluarga, berapa banyak usaha lokal yang tumbuh, atau apakah kesempatan ekonomi dapat dijangkau warga dengan kondisi yang berbeda-beda.

Di sinilah kisah desa wisata perlu dibaca lebih dalam: bukan hanya melalui jumlah pengunjung dan besarnya pendapatan, melainkan melalui perjalanan uang itu setelah wisatawan pulang.

Ketika angka kunjungan menjadi kebanggaan

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pariwisata yang bertumpu pada potensi masyarakat, kebudayaan, alam, dan ekonomi lokal.

Pada 8 Oktober 2026, Kementerian Pariwisata melalui ANTARA mengumumkan promosi enam desa wisata sebagai tujuan wisata edukasi. Dua di antaranya berada di Bali, yakni Desa Wisata Les dan Desa Wisata Sudaji di Kabupaten Buleleng.

Program tersebut diarahkan untuk mempertemukan pengalaman belajar dengan kehidupan masyarakat setempat. Pelajar dapat mengenal lingkungan, kebudayaan, aktivitas ekonomi, dan pengetahuan lokal melalui pengalaman langsung di desa.

Arah kebijakan ini membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan sumber pendapatan baru. Pengunjung tidak hanya datang untuk melihat pemandangan, tetapi juga berpotensi membeli produk lokal, menggunakan jasa pemandu, mengikuti kegiatan edukasi, menikmati kuliner, dan menginap di homestay milik warga.

Meski demikian, promosi hanyalah pintu masuk. Banyaknya orang yang mengetahui suatu desa belum menjamin bahwa mereka akan datang. Banyaknya pengunjung pun belum memastikan bahwa pengeluaran mereka tersebar secara merata di antara warga.

Karena itu, keberhasilan desa wisata seharusnya tidak hanya dihitung dari seberapa sering namanya muncul dalam promosi atau seberapa panjang antrean pengunjung pada musim liburan.

Ukuran lainnya adalah berapa banyak usaha warga yang bertahan, berapa pekerjaan lokal yang tercipta, berapa besar pendapatan yang kembali kepada desa, dan bagaimana masyarakat menjaga lingkungan yang menjadi dasar daya tarik wisata.

Pendapatan desa bukan pendapatan seluruh warga

Laporan mengenai pendapatan Penglipuran sebesar Rp26 miliar pada 2025 memberikan titik awal yang penting. Akan tetapi, angka tersebut perlu dibaca dengan cermat.

Pendapatan destinasi, penerimaan pemerintah, pendapatan lembaga desa adat, omzet pedagang, dan penghasilan bersih keluarga merupakan kategori yang berbeda. Masing-masing memiliki cara penghitungan dan penerima manfaat yang tidak selalu sama.

Ketika pengelola mencatat pendapatan puluhan miliar rupiah, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana itu dialokasikan sesuai aturan yang berlaku, berapa bagian yang digunakan untuk operasional dan pemeliharaan, berapa yang disalurkan kepada lembaga terkait, serta bagaimana manfaat ekonomi lainnya mengalir kepada warga.

Pertanyaan tersebut penting bukan karena besarnya pendapatan patut dicurigai, melainkan karena transparansi merupakan fondasi kepercayaan publik.

Skema pembagian 40 persen untuk pemerintah daerah dan 60 persen untuk pengelola desa adat, sebagaimana dilaporkan SWA.co.id, juga perlu dipahami secara tepat. Bagian yang diterima pengelola desa adat tidak otomatis berarti seluruhnya dibagikan langsung dalam bentuk uang kepada setiap keluarga. Dana kelembagaan dapat memiliki berbagai peruntukan, termasuk operasional, pemeliharaan, dan kebutuhan bersama, sesuai aturan serta keputusan yang berlaku.

Untuk mengetahui manfaat yang benar-benar diterima masyarakat, diperlukan laporan keuangan yang lebih terperinci, keterangan resmi pengelola, dan wawancara dengan warga dari beragam latar belakang ekonomi.

Apakah pedagang kecil mengalami peningkatan omzet? Apakah petani memperoleh pasar baru bagi hasil pertaniannya? Apakah pemuda desa mendapat kesempatan bekerja sebagai pemandu atau pengelola kegiatan edukasi? Dan apakah keluarga yang tidak memiliki usaha pariwisata tetap memperoleh manfaat dari keberadaan destinasi?

Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan inti dari pemeriksaan jurnalistik yang perlu dilakukan sebelum menyimpulkan bahwa pertumbuhan pariwisata telah meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Desa yang ramai dan desa yang masih menunggu

Persoalan pemerataan juga terlihat pada data kunjungan desa wisata di Kabupaten Badung.

Bali Tribune dan Bali Post melaporkan pada 9 September 2026 bahwa enam desa wisata di Badung menyerap lebih dari 92 persen dari total 568.582 kunjungan yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Desa Wisata Munggu dan Sangeh menjadi dua destinasi dengan jumlah kunjungan terbesar dalam periode tersebut.

Sebaliknya, empat desa wisata yang masuk dalam pelaporan pemerintah daerah tercatat menerima kurang dari 1.000 kunjungan selama tujuh bulan.

Angka itu memperlihatkan bahwa peluang ekonomi pariwisata tidak tersebar secara otomatis. Sebagian desa telah memiliki daya tarik yang kuat dan akses pasar yang relatif mapan, sedangkan desa lain masih menghadapi tantangan untuk menarik wisatawan.

Namun, jumlah kunjungan yang rendah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa masyarakat desa tersebut lebih miskin atau tidak memperoleh manfaat. Kesimpulan seperti itu memerlukan data pendapatan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi yang dapat dibandingkan.

Sebaliknya, kunjungan tinggi juga tidak cukup untuk memastikan pemerataan kesejahteraan.

Desa yang ramai bisa saja memiliki banyak usaha lokal yang tumbuh. Namun, pengeluaran wisatawan juga dapat terkonsentrasi pada sejumlah operator atau kegiatan tertentu. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya, perlu ditelusuri siapa yang menjual produk, siapa yang menyediakan jasa, siapa yang mempekerjakan warga lokal, dan berapa banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di desa.

Inilah pekerjaan rumah pengembangan desa wisata: bukan sekadar mendatangkan lebih banyak orang, tetapi membangun hubungan yang kuat antara kedatangan wisatawan dan penghidupan masyarakat.

Siapa yang bekerja di balik pengalaman wisata?

Di balik pengalaman wisata yang tampak sederhana, terdapat kerja banyak orang. Ada warga yang menyiapkan rumah, menjaga kebersihan, menyediakan makanan, mengantar pengunjung, membuat kerajinan, mengelola parkir, dan merawat lingkungan.

Sebagian pekerjaan terlihat jelas di hadapan wisatawan. Sebagian lainnya berlangsung tanpa banyak perhatian.

Untuk menilai dampak ekonomi desa wisata, redaksi perlu mengetahui berapa banyak pekerja berasal dari desa setempat, bagaimana sistem upahnya, apakah pekerjaan berlangsung sepanjang tahun atau hanya pada musim ramai, dan apakah perempuan serta pemuda memiliki kesempatan yang sebanding.

Hal serupa berlaku bagi usaha kecil. Omzet yang meningkat belum tentu berarti keuntungan bersih ikut meningkat, sebab biaya bahan baku, sewa, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional juga harus diperhitungkan.

Seorang pedagang yang ramai melayani pembeli mungkin memiliki perputaran uang yang besar, tetapi keuntungan bersihnya bergantung pada struktur biaya dan kondisi usaha. Seorang petani mungkin memperoleh peluang menjual produk kepada pengelola wisata, tetapi manfaatnya baru dapat dinilai setelah harga, volume penjualan, dan keberlanjutan kontrak diketahui.

Karena itu, wawancara terhadap pedagang, petani, pekerja, dan pemilik homestay tidak boleh hanya menanyakan apakah pariwisata membawa manfaat. Reporter perlu menelusuri bentuk manfaat tersebut, besarnya, serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Lingkungan juga memiliki ongkos

Semakin banyak pengunjung, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga kebersihan, mengelola sampah, menyediakan air, memelihara fasilitas, dan melindungi ruang hidup masyarakat.

Pengelolaan yang baik membutuhkan pembiayaan. Apabila biaya pemeliharaan tidak dihitung secara memadai, sebagian beban dapat berpindah kepada masyarakat atau pemerintah desa.

Karena itu, pendapatan pariwisata perlu dibaca bersama biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas destinasi.

Berapa biaya pengelolaan sampah setiap bulan? Siapa yang membiayai perawatan fasilitas umum? Bagaimana kebutuhan air bersih dipenuhi ketika kunjungan meningkat? Apakah ada pemantauan terhadap dampak kunjungan terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari warga?

Pertanyaan tersebut relevan bagi Penglipuran maupun desa wisata lain di Bali, tetapi jawabannya harus diperoleh dari data masing-masing desa. Tidak tepat menganggap seluruh destinasi memiliki persoalan lingkungan atau beban biaya yang sama.

Pengembangan wisata yang berkelanjutan menuntut agar nilai budaya dan alam tidak diperlakukan sebagai sumber pendapatan tanpa memperhitungkan biaya perawatannya.

Sebab, apabila lingkungan rusak dan kehidupan masyarakat terganggu, daya tarik yang menjadi dasar pariwisata itu sendiri dapat melemah.

Transparansi sebagai jalan menuju kepercayaan

Untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dirasakan masyarakat, pengelola desa wisata dan pemerintah setempat dapat memperkuat keterbukaan informasi mengenai pendapatan, biaya operasional, penggunaan dana, kontribusi kepada desa, serta program pemberdayaan warga.

Informasi tersebut perlu disajikan dengan cara yang dapat dipahami masyarakat, tanpa mengabaikan kewajiban melindungi data pribadi dan informasi yang memang dikecualikan oleh hukum.

Pelaporan yang transparan juga memungkinkan warga menilai apakah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah pelatihan yang disediakan membantu usaha kecil? Apakah promosi membuka pasar bagi produk lokal? Apakah anak muda memperoleh keterampilan yang berguna? Dan apakah sebagian pendapatan digunakan untuk menjaga lingkungan serta warisan budaya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, bukan sekadar bahan perdebatan.

Pemerintah pun perlu membangun sistem pemantauan yang tidak hanya menghitung jumlah kunjungan, melainkan juga mengukur pekerjaan lokal, keterlibatan UMKM, pendapatan masyarakat, distribusi manfaat, dan biaya lingkungan.

Dengan data yang konsisten, keberhasilan antardesa dapat dibandingkan secara lebih adil. Desa yang memilih membatasi jumlah pengunjung demi menjaga lingkungan tidak semestinya dinilai gagal hanya karena kunjungannya lebih rendah daripada destinasi yang mengutamakan volume.

Ukuran keberhasilan harus mempertimbangkan tujuan dan kondisi setiap desa.

Pariwisata yang tumbuh bersama masyarakat

Desa wisata bukan sekadar tempat yang dipromosikan kepada orang luar. Ia adalah ruang hidup masyarakat, tempat tradisi diwariskan, pekerjaan dijalankan, keluarga membesarkan anak, dan lingkungan dijaga untuk generasi berikutnya.

Wisatawan datang untuk memperoleh pengalaman. Tetapi pengalaman itu tidak hadir dengan sendirinya. Ia lahir dari pengetahuan lokal, kerja masyarakat, keindahan alam, dan kebudayaan yang dirawat setiap hari.

Karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata perlu diukur dari hubungan yang sehat antara pengunjung dan kehidupan warga.

Jika pendapatan meningkat, masyarakat perlu memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Jika usaha berkembang, pekerja lokal dan pelaku UMKM perlu memiliki akses terhadap pasar. Jika lingkungan menanggung beban, biaya pemeliharaan harus diperhitungkan. Dan jika suatu desa menerima promosi, kesiapan masyarakat serta kapasitas pengelolaannya perlu diperkuat.

Bali memiliki desa-desa dengan karakter, potensi, dan tantangan yang berbeda. Tidak ada satu model yang otomatis cocok untuk semuanya. Penglipuran, Les, Sudaji, Munggu, Sangeh, dan desa-desa lainnya perlu dinilai berdasarkan data dan kondisi masing-masing.

Pada akhirnya, tujuan pengembangan pariwisata bukan hanya mendatangkan orang untuk melihat desa. Tujuannya adalah membangun kegiatan ekonomi yang dapat berjalan berdampingan dengan kebudayaan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, desa wisata yang berhasil bukan semata-mata desa yang ramai dikunjungi, melainkan desa yang warganya memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik tanpa kehilangan ruang, budaya, dan martabat yang membuat desa itu layak dikunjungi.

  (RAYD) Donasi PT MEDIA SUARA UMAT. BANK BSI NO REK. 7326712967