FAHMI UMMI Siapkan Kader Perempuan Melek Politik, Buka Peluang Kepemimpinan Menuju 2029
FAHMI UMMI Siapkan Kader Perempuan Melek Politik, Buka Peluang Kepemimpinan Menuju 2029
Ketua FAHMI UMMI Bali: Perempuan Tidak Boleh Apatis terhadap Politik karena Kebijakan Publik Menentukan Kehidupan Masyarakat
BADUNG, Suara Umat.id — Perempuan tidak cukup hanya menjadi penonton ketika keputusan politik dibuat. Sebab, di balik setiap kebijakan publik, terdapat regulasi yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga, pendidikan anak, pemberdayaan ekonomi, hingga masa depan masyarakat.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Forum Silaturahmi Muslimah Indonesia (FAHMI UMMI) Bali menyiapkan langkah untuk memperkuat literasi politik perempuan sekaligus membuka ruang bagi lahirnya kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam kepemimpinan publik.
Hal itu disampaikan Ketua FAHMI UMMI Bali periode 2026–2031, Dr.Hj. Zuhroh Nurindahwati. SH., MH, dalam wawancara bersama H. Imam Asrorie, Pimpinan Suara Umat.id. Wawancara tersebut membahas arah program organisasi, pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, serta peluang mempersiapkan kader potensial untuk berkiprah dalam politik pada masa mendatang.
Bagi FAHMI UMMI, pendidikan politik bukan semata-mata upaya mendorong perempuan memasuki arena kontestasi. Lebih mendasar dari itu, perempuan perlu memahami bagaimana proses politik bekerja, bagaimana kebijakan dirumuskan, dan bagaimana kepentingan masyarakat diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi.
“Perempuan tidak boleh buta politik, perempuan tidak boleh antipati dengan politik,” tegas Zuhroh dalam wawancara tersebut.
Pesan itu menjadi landasan bagi arah program FAHMI UMMI Bali ke depan. Organisasi perempuan, menurutnya, perlu mengambil bagian dalam membangun kesadaran politik yang sehat agar perempuan tidak merasa asing terhadap proses yang turut menentukan kehidupan mereka.
Politik Bukan Ruang yang Harus Dijauhi Perempuan
Selama ini, sebagian perempuan masih memandang politik sebagai wilayah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Politik kerap dianggap sebagai urusan elite, perebutan jabatan, atau arena persaingan yang hanya layak dimasuki orang-orang tertentu.
Padahal, keputusan politik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Regulasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan keluarga, pemberdayaan usaha kecil, dan berbagai layanan publik lahir melalui proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan politik.
Karena itu, menurut Zuhroh, sikap antipati terhadap politik justru dapat membuat perempuan kehilangan kesempatan untuk memahami dan ikut memengaruhi kebijakan yang menyangkut kepentingannya.
“Di politiklah itu yang akan membuahkan regulasi-regulasi yang nantinya mengatur kehidupan kita,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa literasi politik perlu menjadi bagian dari pemberdayaan perempuan. Perempuan tidak harus langsung menjadi politisi untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Mereka dapat memulainya dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenali proses penyusunan kebijakan, menilai program publik secara kritis, serta berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dari pemahaman itulah partisipasi politik diharapkan tumbuh sebagai kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus atau kepentingan sesaat.
Menyiapkan Kader, Bukan Sekadar Mengajak
Dalam wawancara tersebut, Zuhroh menjelaskan bahwa FAHMI UMMI memiliki bidang yang berkaitan dengan politik. Bidang ini menjadi salah satu ruang untuk merancang kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik bagi pengurus maupun perempuan di lingkungan masyarakat.
Langkah awal yang direncanakan adalah mengenali perempuan-perempuan yang memiliki potensi, minat, dan kemampuan untuk berkembang dalam bidang kepemimpinan publik.
Setelah pemetaan awal, mereka perlu mendapatkan pemahaman mengenai dunia politik, pendampingan, serta kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri.
Menurut Zuhroh, potensi perempuan di Bali cukup menjanjikan. Ia melihat adanya perempuan-perempuan yang memiliki kualitas dan kemampuan, tetapi masih membutuhkan pembinaan dan persiapan agar lebih percaya diri untuk mengambil peran.
“Banyak perempuan yang punya kualitas, yang mempunyai kemampuan di bidang politik, tinggal hanya memoles dan mempersiapkan ke depannya,” tuturnya.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa penguatan politik perempuan tidak cukup dilakukan melalui seminar sesaat atau ajakan untuk berani tampil. Diperlukan proses berkelanjutan yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, pemahaman kebijakan publik, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawab.
Dengan pendekatan itu, FAHMI UMMI diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh bagi perempuan yang ingin memperluas kontribusinya, baik melalui organisasi masyarakat maupun jalur politik formal.
Menjawab Keraguan dan Hambatan Psikologis
Salah satu tantangan yang disoroti Zuhroh adalah keengganan sebagian perempuan untuk terjun ke dunia politik. Ada yang merasa tidak cukup mampu, tidak memiliki pengalaman, atau khawatir menghadapi lingkungan politik yang dianggap sulit.
Hambatan semacam itu perlu dijawab melalui pendidikan, pendampingan, dan penguatan kepercayaan diri.
Perempuan perlu memperoleh kesempatan untuk mengenali kemampuannya, memahami mekanisme politik, serta menilai secara rasional risiko dan tanggung jawab yang menyertai keterlibatan dalam kehidupan publik.
Namun, mendorong perempuan berpolitik bukan berarti menempatkan semua perempuan pada jalur yang sama. Partisipasi dapat diwujudkan melalui banyak bentuk: menjadi pemilih yang kritis, aktif menyampaikan aspirasi, terlibat dalam organisasi masyarakat, mengawal kebijakan, atau mempersiapkan diri menjadi pemimpin dan wakil rakyat.
Yang terpenting, perempuan memiliki pengetahuan dan kebebasan untuk menentukan bentuk kontribusinya sendiri.
Dalam konteks inilah program literasi politik FAHMI UMMI dapat berfungsi sebagai jembatan antara potensi yang dimiliki perempuan dan kesempatan untuk mengaktualisasikannya.
Membaca Peluang Menuju 2029
Dalam wawancara itu, pembicaraan juga mengarah pada peluang munculnya tokoh perempuan yang berkiprah dalam kontestasi politik pada 2029.
Zuhroh menyatakan bahwa gagasan tersebut diterima sebagai bahan pertimbangan dan akan disosialisasikan kepada pengurus FAHMI UMMI Bali. Ia menilai terdapat potensi perempuan yang dapat dipersiapkan, meskipun prosesnya membutuhkan pemetaan dan pembinaan lebih lanjut.
Pernyataan tersebut belum merupakan pengumuman kandidat maupun keputusan organisasi untuk mengusung seseorang. Ia lebih tepat dibaca sebagai sinyal awal mengenai pentingnya mempersiapkan kapasitas perempuan apabila kelak ada yang berminat memasuki arena politik formal.
Persiapan semacam itu perlu dilakukan secara matang. Calon pemimpin publik bukan hanya membutuhkan popularitas, tetapi juga pemahaman terhadap persoalan masyarakat, kemampuan menyusun gagasan, komunikasi yang baik, rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta komitmen terhadap kepentingan umum.
Peluang menuju 2029, dengan demikian, seharusnya dimulai jauh sebelum masa kontestasi: dari pendidikan, pematangan gagasan, pengabdian, dan pembentukan integritas.
Bagi FAHMI UMMI Bali, pembicaraan mengenai politik perempuan dapat menjadi momentum untuk memperluas cakrawala kader. Namun, bagaimana bentuk programnya, siapa yang akan terlibat, serta sejauh mana langkah itu akan dikembangkan masih memerlukan perencanaan dan keputusan organisasi.
Dari Kesadaran Politik Menuju Pengabdian
Pada akhirnya, pendidikan politik perempuan bukan hanya soal menambah jumlah perempuan yang tampil di panggung kekuasaan. Lebih dari itu, tujuannya adalah memperkuat kualitas partisipasi agar perempuan mampu memahami persoalan, menyampaikan aspirasi, dan ikut mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Perempuan yang memahami politik dapat mengambil keputusan dengan lebih sadar. Perempuan yang terorganisasi dapat menyuarakan persoalan bersama dengan lebih kuat. Dan perempuan yang dipersiapkan dengan baik memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil tanggung jawab dalam kepemimpinan publik.
Bagi organisasi perempuan, pekerjaan tersebut menuntut konsistensi: menghadirkan pendidikan yang relevan, membuka ruang diskusi, membangun jejaring, dan memastikan bahwa kaderisasi tidak berhenti pada wacana.
Politik tidak harus menjadi ruang yang ditakuti perempuan. Ia perlu dipahami sebagai salah satu jalur untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab.
Melalui rencana penguatan literasi politik dan penjaringan potensi kader, FAHMI UMMI Bali membuka pembicaraan tentang peran perempuan yang lebih luas. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan itu menjadi program yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Sebab, masa depan kepemimpinan perempuan tidak cukup dibangun dengan keberanian untuk tampil. Ia membutuhkan pengetahuan untuk memahami persoalan, integritas untuk menjaga amanah, dan kerja nyata untuk membuktikan manfaat.
Dari kesadaran politik, perempuan dapat mulai melangkah. Dari kaderisasi yang serius, kepemimpinan dapat dipersiapkan. Dan dari pengabdian yang konsisten, kepercayaan masyarakat harus diperjuangkan.
Suara Umat.id — Mengabarkan gagasan, merawat harapan, dan mengawal kontribusi perempuan bagi masyarakat.
(RAYD)
