Detail Artikel

Gubernur Bali Ajak Semua Elemen Percepat Pembangunan Bali yang Tertib, Bersih dan Bermartabat

Sinopsis:

Dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal MUI Provinsi Bali, Sabtu 19 April 2025, Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., memaparkan berbagai agenda percepatan pembangunan daerah. Mulai dari pengelolaan sampah, transportasi publik, hingga pengendalian warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan. Ia menekankan bahwa pembangunan Bali tak bisa berjalan sendiri, melainkan harus digerakkan bersama oleh seluruh masyarakat, termasuk tokoh agama dan ormas Islam.

Mengurai Permasalahan Sampah dengan Pendekatan Edukatif dan Manusiawi

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa permasalahan sampah di Bali merupakan pekerjaan besar yang memerlukan komitmen dan konsistensi. Ia mengakui, selama tiga tahun pandemi COVID-19, banyak program pengelolaan sampah menjadi terhambat, bahkan sempat stagnan.

"Pandemi membuat kami harus mengalihkan fokus pada penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Program pengelolaan sampah pun ikut tertunda. Tapi kini, saatnya kita gas kembali," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta aturan tambahan yang membatasi penggunaan minuman dalam kemasan plastik di ruang publik dan acara-acara pemerintahan.

Namun, Gubernur menekankan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap masalah sampah tidak bisa dilakukan secara represif.

"Kita tidak bisa terlalu keras, karena masyarakat kita juga sedang pulih dari tekanan ekonomi dan mental pasca pandemi. Pendekatan harus lebih edukatif, manusiawi, dan bertahap."

Transportasi Publik dan Infrastruktur: Solusi Kemacetan dan Mobilitas

Gubernur juga memaparkan berbagai program transportasi publik yang kembali digulirkan. Salah satunya adalah Trans Metro Dewata (bus ‘Tayo’ Bali) yang kini telah kembali beroperasi.

"Yang membanggakan, pembiayaan operasionalnya tidak lagi dibebankan sepenuhnya pada APBN, tapi telah menjadi hasil gotong royong antara Pemerintah Provinsi Bali dan tiga kabupaten/kota: Denpasar, Badung, dan Gianyar," jelasnya.

Tak hanya itu, Gubernur mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dibangun beberapa underpass strategis di simpang-simpang padat Denpasar seperti di Tohpati, Bali Beach Sanur, dan Pesanggaran.

"Di Sanur, kami juga sedang membangun fasilitas parkir terpadu di area pelabuhan untuk mendukung pariwisata dan konektivitas Nusa Penida dan sekitarnya."

Selain itu, proyek besar jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional masih dalam tahap finalisasi perencanaan. Jalan ini diharapkan mempercepat konektivitas Bali bagian barat dengan pusat ekonomi di tengah dan selatan pulau.

Dalam jangka panjang, Bali juga akan memiliki subway atau MRT yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis, serta jalan baru Denpasar–Singaraja untuk memangkas waktu tempuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi di utara pulau.

Penertiban WNA “Nakal”: Tegas Tapi Terukur

Isu warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan juga menjadi perhatian Gubernur. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja ilegal, bahkan menjadi pengemudi layanan daring (ojek online).

"Ada WNA jadi sopir Grab. Ini merusak tatanan ketenagakerjaan kita, dan tentu saja melanggar hukum. Kita akan bertindak tegas, tapi tetap sesuai prosedur," tegas Koster.

Gubernur menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Imigrasi dan aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas WNA yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.

Ajakan Kolaborasi: MUI & Ormas Sebagai Mitra Pemerintah

Dalam forum yang dihadiri oleh lebih dari 50 ormas Islam se-Bali itu, Gubernur Koster menyampaikan harapan agar para tokoh agama, khususnya MUI Provinsi Bali, ikut terlibat aktif mendampingi masyarakat dalam menyukseskan program-program pembangunan.

"Siapapun yang ber-KTP Bali, baik asli maupun pendatang, mari kita jaga Bali bersama-sama. Jangan hanya menuntut hak, tapi mari turut serta membangun."

Beliau juga menyebut bahwa ormas-ormas Islam yang ada di Bali bukan sekadar penonton, melainkan mitra strategis pemerintah. "Peran MUI dan ormas Islam sangat penting dalam menjaga moral, etika sosial, dan semangat gotong royong."

Penutup: Bali Butuh Kita Semua

Gubernur Koster menutup sambutannya dengan ajakan moral kepada semua pihak:

“Bali bukan hanya milik pemerintah. Bali adalah milik kita semua. Dan untuk menjadikannya bersih, tertib, aman, dan bermartabat, kita harus bergandeng tangan. Pemerintah, ulama, ormas, dan seluruh warga.”(Raden Alit)