Kerja Pansus TRAP DPRD Bali Patut Diapresiasi, Publik Menanti Terobosan Kepemimpinan Baru Kejati Bali
Kerja Pansus TRAP DPRD Bali Patut Diapresiasi, Publik Menanti Terobosan Kepemimpinan Baru Kejati Bali
Denpasar – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 10 September 2025 tidak hanya menimbulkan keprihatinan, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan pembelajaran bagi tata kelola ruang dan lingkungan di Pulau Dewata.
Langkah cepat DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) dalam menindaklanjuti persoalan tata kelola wilayah patut diapresiasi, terutama dalam upaya memastikan keselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonom, Jro Gde Sudibya, yang juga pernah menjadi anggota MPR RI Utusan Daerah Bali periode 1999–2004, menilai kerja Pansus TRAP menunjukkan tanggapan yang sigap dan visioner.
“Respons cepat DPRD Bali melalui Pansus TRAP merupakan langkah konkret dalam mengawal integritas tata ruang Bali. Inspeksi lapangan ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai sangat penting, mengingat kawasan ini menjadi simbol keharmonisan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” ujar Sudibya di Denpasar.
Tahura Ngurah Rai sendiri merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan strategis tinggi. Lokasi ini pernah menjadi sorotan dunia ketika para pemimpin negara anggota G20 melakukan penanaman pohon bakau secara simbolis pada 16 November 2022, sebagai bentuk komitmen global terhadap pelestarian ekosistem mangrove dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam perkembangan terkini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kawasan pesisir Bali.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Batu Lumbang, Denpasar Selatan, yang digelar bekerja sama dengan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) — lembaga kerja sama pembangunan Jerman — pada Senin, 13 Oktober 2025.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Nasional Rehabilitasi Mangrove di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan dukungan berbagai lembaga internasional.
Program ini bertujuan memperkuat daya dukung lingkungan pesisir Bali sekaligus mendukung target nasional net zero emission 2060.
“Bali memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga sebagai contoh global bagaimana harmoni antara manusia dan alam bisa diwujudkan melalui kebijakan dan aksi nyata,” ujar AHY dalam keterangannya di hadapan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas lingkungan.
Langkah cepat DPRD Bali bersama pemerintah pusat ini menandakan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan aset daerah kini semakin diperketat. Publik kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk memperkuat aspek penegakan hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran tata ruang dan perizinan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
Dengan kolaborasi lintas sektor — legislatif, eksekutif, penegak hukum, serta masyarakat — diharapkan Bali mampu mempertahankan citra dan identitasnya sebagai daerah dengan tata kelola pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kelestarian alam.
Sumber:
DPRD Provinsi Bali
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Pernyataan resmi Jro Gde Sudibya, pengamat kebijakan publik dan ekonom
