Membangun Ketahanan Pangan Nasional: Sinergi UMKM dan Program Pemerintah
SUARAUMAT.ID, Denpasar - Dalam sesi pertama Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Nahdiyin (HPN), fokus pembahasan adalah program nasional terkait ketahanan pangan dan dapur sehat. Materi ini disampaikan oleh Bapak Mayor Hendra, yang mewakili Komandan Korem, dan menyoroti upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program strategis.
Ketahanan Pangan: Pilar Utama Program Nasional
Bapak Hendra menyampaikan bahwa salah satu program unggulan pemerintah adalah program makan siang yang melibatkan TNI dalam pelaksanaannya. Program ini mencakup 163 titik yang menjadi fokus Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), dengan lima di antaranya mengutamakan ketahanan pangan. Sebagai bagian dari komitmen ini, Kementerian Pertanian telah membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan, dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) bertanggung jawab sebagai pelaksana utama.
Optimalisasi Lahan Pertanian
Untuk mendukung program ini, pemerintah sedang mencari 200 hektare lahan eksisting yang dapat digunakan untuk panen padi hingga tiga kali setahun. Salah satu wilayah potensial adalah Tabanan, Bali, yang memiliki 400 hektare sawah tadah hujan. Dengan intervensi seperti pembangunan sumur bor oleh TNI, harapan panen tiga kali setahun dapat diwujudkan, khususnya di Desa Tanguntiti, Tabanan.
Peluang Dapur Sehat untuk UMKM
Dapur sehat menjadi bagian penting dalam program ini. Salah satu dapur sehat yang sudah berjalan terletak di Karangasem, sementara wilayah lain seperti Badung dan Gianyar direncanakan baru akan memulai pembangunan pada tahun 2025. Saat ini, kebutuhan beras per bulan mencapai 200 ton, menjadikan program ini peluang besar bagi UMKM.
Bapak Hendra menekankan pentingnya pengusaha, khususnya anggota HPN, untuk merapat ke Kodim setempat. Potensi kebutuhan makan siang yang sangat besar dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama jika didukung oleh inovasi dan manajemen yang baik.
Kebutuhan Sarjana Ahli Gizi
Sebagai pendukung program dapur sehat, ahli gizi memiliki peran strategis dalam menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional akan mendidik sarjana gizi untuk membantu implementasi program ini di berbagai wilayah.
Diskusi dan Tanggapan Peserta
Diskusi dilanjutkan dengan beberapa tanggapan dari peserta:
1. Prof. Nuryanto, Ketua PW HPN, menyampaikan harapannya kepada Danrem agar HPN diberikan peran lebih besar dalam program ini, terutama dalam bidang katering. Ia juga menegaskan pentingnya sertifikasi halal bagi setiap katering yang terlibat, dengan HPN siap menyediakan pendampingan untuk proses sertifikasi tersebut.
2. Ibu Nimi, anggota HPN, mengungkapkan bahwa HPN sudah berkontribusi melalui suplai beras, mi, dan telur. Namun, ia berharap adanya kejelasan kriteria bagi UMKM untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam program ini.
Jawaban dari Narasumber
Bapak Hendra menjelaskan bahwa secara teknis, setiap wilayah memiliki kebutuhan spesifik. Menu makan siang akan disusun oleh ahli gizi yang ditugaskan di setiap daerah. Ia juga mengajak UMKM untuk berkoordinasi dengan Kodim setempat guna mengetahui lebih lanjut tentang peluang kerja sama yang dapat dilakukan.
Kesimpulan
Sesi pertama ini menyoroti pentingnya sinergi antara program pemerintah, TNI, dan UMKM untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan keterlibatan aktif UMKM, khususnya anggota HPN, program dapur sehat dapat menjadi peluang besar yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pangan nasional.
HPN, melalui komitmen terhadap sertifikasi halal dan pendampingan UMKM, diharapkan menjadi mitra strategis dalam merealisasikan visi ini. Rakerda ini menjadi langkah awal untuk mempererat kolaborasi antara berbagai pihak demi Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
