Menteri Kehutanan Tinjau Pengelolaan Hutan Rakyat di Banyuwangi, Dorong Model Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Banyuwangi, 24 Februari 2026 — Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi untuk meninjau langsung praktik pengelolaan hutan rakyat yang dinilai berhasil mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan pemberdayaan masyarakat. Kunjungan tersebut turut diliput secara khusus oleh TVOne dalam agenda pemberitaan nasional.
Dalam peninjauan lapangan, Menteri menegaskan bahwa hutan rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menyampaikan bahwa pola pengelolaan berbasis komunitas di Banyuwangi menunjukkan bagaimana hutan dapat dikelola secara produktif tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.
“Hutan rakyat bukan hanya ruang hijau, tetapi ruang hidup. Di sinilah ekonomi tumbuh, ekosistem terjaga, dan masyarakat menjadi pelaku utama,” ujar Menteri dalam keterangannya kepada awak media.
Model yang diterapkan di sejumlah kawasan hutan rakyat Banyuwangi mengedepankan sistem agroforestri, yakni perpaduan tanaman kayu dengan komoditas pertanian dan tanaman bernilai ekonomi lainnya. Skema ini memungkinkan petani memperoleh pendapatan rutin sembari menjaga tutupan lahan dan fungsi konservasi tanah serta air.
Selain itu, pemerintah juga mendorong legalitas pengelolaan melalui skema perhutanan sosial agar masyarakat memiliki kepastian hak kelola. Pendampingan teknis, akses pembiayaan hijau, serta penguatan kelembagaan kelompok tani hutan menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sektor kehutanan berbasis rakyat.
Banyuwangi dinilai menjadi salah satu daerah yang progresif dalam membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan sektor swasta. Transparansi tata kelola serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan menjadi fondasi utama keberhasilan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola kehutanan, termasuk pemantauan berbasis data dan sistem pelaporan yang akuntabel. Menurutnya, pengelolaan hutan rakyat harus selaras dengan agenda nasional pengendalian perubahan iklim dan target penurunan emisi karbon.
Liputan TVOne menyoroti antusiasme masyarakat serta dialog terbuka antara pemerintah dan petani hutan. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kebijakan kehutanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan pendekatan kolaboratif dan visi jangka panjang, pengelolaan hutan rakyat di Banyuwangi diharapkan dapat menjadi model nasional—bahwa menjaga hutan bukan sekadar kewajiban ekologis, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi bagi generasi mendatang.(RAYD)
