Detail Artikel

Merawat Harmoni, Menjaga Moral: Peran Strategis MUI di Tengah Masyarakat Bali

Merawat Harmoni, Menjaga Moral: Peran Strategis MUI di Tengah Masyarakat Bali

Sinopsis:
Dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal MUI Provinsi Bali bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Ketua MUI Provinsi Bali, Drs. H. Machrussun, M.Pd.I., menyampaikan refleksi penting tentang peran MUI sebagai penjaga moralitas umat, penghubung antar komponen bangsa, serta mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat Bali yang religius, toleran, dan bermartabat.


Menjadi Penjaga Akhlak di Tengah Masyarakat Majemuk

Dalam suasana hangat dan penuh persaudaraan di Ballroom Hotel Harris, Denpasar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, Drs. H. Machrussun, M.Pd.I., menyampaikan sambutan yang sarat makna tentang eksistensi dan peran strategis MUI di tengah masyarakat Bali.

“MUI hadir bukan hanya sebagai institusi keulamaan, tapi sebagai penjaga moral bangsa, penengah di antara perbedaan, dan pelayan umat,” ujar beliau di awal sambutannya. Di tengah kehidupan masyarakat Bali yang majemuk secara agama, budaya, dan sosial, peran MUI menjadi semakin penting—tidak hanya sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai jembatan harmoni sosial.

Tiga Pilar MUI: Fatwa, Ukhuwah, dan Pendidikan Umat

Beliau menegaskan bahwa MUI memiliki tiga peran utama:

  1. Sebagai Pelayan Umat (khadimul ummah) – MUI menjadi rujukan umat dalam memahami ajaran Islam yang moderat, sejuk, dan tidak ekstrem.

  2. Sebagai Mitra Pemerintah (shadiqul hukumah) – Bersama Pemerintah Provinsi Bali, MUI aktif mendukung program-program pembangunan, terutama dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan penguatan nilai-nilai religius.

  3. Sebagai Penjaga Aqidah dan Akhlak – Dalam era digital yang penuh tantangan moral, MUI menjalankan peran edukatif untuk mengawal umat dari paham menyimpang, serta membangun keluarga sakinah dan masyarakat madani.

Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali

Drs. H. Machrussun juga menekankan hubungan baik antara MUI dan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam sinergi mewujudkan visi “Nangun Kerthi Loka Bali”—sebuah visi pembangunan Bali yang menekankan pada kesucian alam, budaya, dan kehidupan masyarakat.

“MUI siap menjadi mitra strategis dalam mengawal nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam isu-isu seperti kemanusiaan, pendidikan, penanggulangan stunting, penguatan keluarga, hingga pengelolaan keberagaman, kami hadir untuk bersama-sama membangun peradaban yang adil dan beradab,” jelas beliau.

Ulama dan Umaro Harus Bersatu

Dalam sambutannya, beliau mengutip pepatah klasik Islam: “Iza shaluhat al-umara' wa al-ulama', shaluhat al-ummah”—apabila baik pemimpin dan ulama, maka akan baik pula umat.

Menurut beliau, peran ulama dan umaro (pemerintah) harus terus berjalan berdampingan, saling mendukung demi kebaikan masyarakat. Ulama memberi arah spiritual, sedangkan umaro menata kehidupan sosial dan pemerintahan.

“Kita tidak bisa membangun negeri hanya dengan pembangunan fisik. Harus ada pembangunan ruhani. Itulah tugas kita bersama.”

Penutup Penuh Harapan dan Komitmen

Sambutan beliau ditutup dengan ajakan untuk menjadikan Halal Bihalal ini sebagai momentum introspeksi dan kebangkitan spiritual bersama.

“Semoga kegiatan ini menjadi penguat komitmen kita semua untuk menjaga Bali sebagai rumah bersama yang damai, sejuk, dan penuh nilai.”


Catatan Redaksi:

Sambutan Ketua MUI Provinsi Bali ini menegaskan pentingnya soft power keagamaan dalam merawat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang bermartabat. Di tengah kompleksitas kehidupan sosial, MUI berdiri sebagai penyeimbang antara keimanan, akal sehat, dan penguatan karakter bangsa.

ARTIKEL TERKAIT

Kuliah di Stikom Bali

'