Mukerda I MUI Bali: Ulama Menjawab Tantangan Digital dan Sosial
Mukerda I MUI Bali: Ulama Menjawab Tantangan Digital dan Sosial
KH Mabroer MS Tegaskan Peran Dakwah Digital dalam Era Baru Bali**
Denpasar, 28 Februari 2026 — Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali tidak sekadar menjadi forum organisasi rutin. Gelaran yang berlangsung di Quest Hotel Bali itu menghadirkan momentum penting bagi umat Islam di Pulau Dewata dalam merespons berbagai tantangan sosial, spiritual, dan era digital yang terus berubah.
Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Gde Mahendra Putra, mewakili Pemerintah Provinsi Bali. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran ulama sebagai “suluh pembangunan dan benteng kerukunan” di tengah masyarakat Bali yang majemuk, seraya mengingatkan bahwa kekuatan kesejahteraan daerah tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara pemerintah dan ulama.
“Ulama tidak hanya bertugas di atas mimbar, tetapi menjadi suluh yang menerangi arah pembangunan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya,” ujarnya di hadapan peserta yang memadati ruang sidang utama.
Sambutan ini mencerminkan selarasnya visi antara Pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan MUI Bali periode 2025–2030, yaitu Bali yang sejahtera, berkeadilan, dan inklusif — sebuah visi strategis yang dibangun untuk satu abad ke depan melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 2025–2125.
Menguatkan Komitmen Organisasi di Era Digital
Di tengah acara kegiatan Mukerda, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PP MUI, KH Mabroer MS, juga memberikan arahan penting yang relevan dengan tantangan kontemporer. Ia menegaskan bahwa MUI tidak bisa mengabaikan realitas digital yang kini menjadi ruang utama interaksi umat, terutama generasi muda.
Menurut KH Mabroer, pergeseran otoritas agama kini tak hanya terjadi di mimbar masjid, tetapi melebar ke algoritma digital — di mana generasi milenial, Z, dan Alpha lebih banyak mengakses informasi serta pembelajaran melalui platform digital ketimbang cara tradisional.
“Infokom MUI harus menjadi pelopor dakwah digital yang empatik dan relevan bagi anak muda, agar pesan Islam yang moderat tetap tersampaikan,” ujar Mabroer dalam sesi arahan di Mukerda Bali.
Penekanannya pada literasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana pesan-pesan keislaman dapat dipahami dan diterapkan oleh generasi masa depan, tanpa kehilangan akar nilai-nilai tradisional Islam yang moderat dan toleran.
Dakwah Inklusif dan Keterlibatan Umat
KH Mabroer juga mendorong agar MUI Bali dan semua pengurus bidang bekerja sama dengan pihak lain dalam masyarakat — termasuk organisasi masyarakat Islam dan individu Muslim yang terlibat informal dalam kehidupan sosial keagamaan.
Ia menekankan bahwa MUI sebagai payung besar umat tidak hanya mewakili ormas-ormas Islam formal, tetapi juga ribuan Muslim yang tidak tergabung dalam organisasi manapun. Karena itu, strategi dakwah dan komunikasi harus inklusif, adaptif, dan mampu merangkul seluruh elemen umat tanpa kehilangan legitimasi keagamaan.
Sinergi bersama Pemerintah dan Masyarakat Bali
Selain tantangan digital, Mukerda juga menegaskan perlunya MUI Bali berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya — termasuk penguatan ekonomi syariah yang berkelindan dengan UMKM lokal serta menjaga stabilitas keamanan Bali yang menjadi inti daya tarik pariwisata internasional.
“Sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan Bali yang lebih kompleks,” kata Gde Mahendra Putra di penutupan acara.
Artikel feature ini menggambarkan betapa Mukerda I MUI Bali 2026 tidak hanya menjadi forum internal organisasi, tetapi juga panggung strategis bagi ulama dan pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan zaman. Lebih dari itu, ia menjadi wahana untuk memperkuat komitmen Islam moderat yang relevan di era digital dan sosial yang terus berubah. (RORIE) Donasi Suara Umat atas nama PT MEDIA SUARA UMAT. BANK BSI NO REK. 7326712967
