Detail Artikel

SUMPAH PEMUDA DI JALANAN: MAHASISWA DESAK PEMERINTAH TANGANI KARHUTLA, HARGA KEBUTUHAN, DAN ARAH KEBIJAKAN NEGARA

Jakarta, Suara Umat.id — Pada hari ketika Indonesia memperingati Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026, jalan-jalan di ibu kota kembali menjadi ruang tempat suara generasi muda dipertemukan dengan kekuasaan. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan, membawa spanduk, seruan perubahan, dan kegelisahan terhadap persoalan yang mereka nilai belum memperoleh penanganan memadai.

Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Thamrin, dan Jalan Sudirman, demonstrasi berlangsung di tengah pengamanan aparat. Aksi serupa juga dilaporkan berlangsung di sejumlah kota lain, termasuk Makassar dan Bandung. Isu yang disuarakan mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kenaikan harga kebutuhan, berkurangnya sejumlah subsidi, serta arah prioritas belanja negara.

Bagi para demonstran, persoalannya bukan semata-mata kebijakan di atas kertas. Mereka mempertanyakan bagaimana keputusan negara dirasakan oleh masyarakat yang menghadapi udara tercemar, tekanan biaya hidup, dan kebutuhan dasar yang terus menuntut perhatian.

Reuters dan Channel News Asia melaporkan bahwa ratusan mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil mengikuti aksi di Jakarta dan kota-kota lainnya. Sejumlah demonstran mengenakan masker, termasuk masker gas, sebagai simbol protes terhadap kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Laporan lain menyebutkan partisipasi massa dalam jumlah lebih besar; angka keseluruhan peserta perlu dibaca berdasarkan lokasi dan sumber pelaporan masing-masing.

Ketika Udara Menjadi Persoalan Politik Publik

Di antara berbagai tuntutan, penanganan karhutla menjadi salah satu sorotan utama. Kebakaran yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas udara, kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, serta dampak kabut asap yang dapat melintasi batas negara.

Kondisi kering yang diperburuk oleh fenomena El Niño meningkatkan kerentanan sejumlah kawasan, terutama lahan gambut, terhadap kebakaran. Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya persoalan yang perlu diperiksa. Pencegahan, pengawasan penggunaan lahan, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, dan kesiapan penanganan darurat juga menjadi bagian penting dari pembahasan.

Dalam aksi 28 Oktober, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Tuntutan itu mencerminkan desakan agar penanganan krisis mendapat perhatian lebih besar dan koordinasi yang lebih kuat.

Bagi warga yang terdampak asap, krisis lingkungan bukan perdebatan abstrak. Ia dapat hadir dalam napas yang terasa berat, aktivitas yang terganggu, dan kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga.

Meski demikian, penetapan status bencana nasional memiliki pertimbangan hukum, teknis, dan administratif tersendiri. Karena itu, tuntutan demonstran perlu ditempatkan sebagai aspirasi publik yang harus dijawab dengan data tentang luas kebakaran, tingkat dampak, kapasitas penanganan daerah, serta kebutuhan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Anggaran Negara dan Pertanyaan tentang Prioritas

Selain isu lingkungan, demonstrasi juga menyoroti biaya hidup dan prioritas penggunaan anggaran negara. Sejumlah peserta aksi mengkritik besarnya alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah meninjau kembali keseimbangan belanja antara program sosial, pendidikan, infrastruktur, serta mitigasi bencana.

Perdebatan tersebut menyentuh pertanyaan mendasar dalam pengelolaan keuangan publik: bagaimana negara membagi sumber daya yang terbatas di antara berbagai kebutuhan masyarakat?

Program bantuan dan pemenuhan gizi memiliki tujuan sosial yang perlu dinilai berdasarkan manfaat serta pelaksanaannya. Pada saat yang sama, kesiapsiagaan bencana, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan juga memerlukan pendanaan yang memadai.

Perdebatan anggaran seharusnya tidak berhenti pada pertentangan ant arprogram, melainkan menguji apakah setiap rupiah uang publik digunakan secara transparan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk menilai tuntutan mahasiswa secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan atas dokumen anggaran, realisasi belanja, dampak program, dan kebutuhan pembiayaan penanganan karhutla. Kritik mengenai prioritas anggaran merupakan bagian dari perdebatan publik; kesimpulan tentang program mana yang perlu ditambah atau dikurangi harus ditopang oleh data yang dapat diuji.

Spanduk, Masker, dan Pesan yang Ingin Didengar

Di tengah demonstrasi, sebagian peserta membawa spanduk yang mengkritik kebijakan pemerintah dan meminta penanganan kebakaran lebih tegas. Reuters melaporkan adanya pesan protes yang berbunyi, “If we burn, you burn with us,” serta simbol tiga jari yang digunakan sejumlah gerakan protes anak muda.

Simbol-simbol itu membawa pesan kemarahan dan solidaritas, tetapi tuntutan di baliknya tetap perlu dibaca satu per satu. Ada tuntutan yang berkaitan dengan penanganan bencana, ada yang menyangkut biaya hidup, dan ada pula yang mempertanyakan tata kelola pemerintahan.

Dalam demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu saluran untuk menyampaikan ketidakpuasan dan meminta pertanggungjawaban. Namun, keberhasilan sebuah aksi tidak cukup diukur dari ramainya massa atau kerasnya slogan. Ukuran lain yang tidak kalah penting ialah sejauh mana tuntutan dirumuskan secara jelas, dijawab oleh pihak berwenang, dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang dapat diperiksa masyarakat.

Negara Menjawab, Publik Menunggu Bukti

Pemerintah melalui pernyataan yang dikutip Reuters menyatakan terbuka terhadap masukan mahasiswa. Pemerintah juga menyebut telah menindak perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran, menyalurkan bantuan ke provinsi terdampak kabut asap, dan melanjutkan pemantauan terhadap situasi kebakaran.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan, tetapi pelaksanaannya perlu dinilai melalui informasi yang terukur. Masyarakat berhak mengetahui perusahaan mana yang telah diproses, tindakan hukum apa yang telah diambil, wilayah mana yang menerima bantuan, dan bagaimana perkembangan kualitas udara serta luas kebakaran.

Transparansi diperlukan agar komunikasi pemerintah tidak berhenti sebagai jawaban atas demonstrasi, tetapi menjadi dasar bagi publik untuk menilai hasil penanganan.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi perlu berlangsung dengan memperhatikan keselamatan peserta, pengguna jalan, warga sekitar, serta petugas yang bertugas. Hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab menjaga keselamatan publik harus berjalan beriringan.

Pemerintah perlu menjawab kritik dengan data dan tindakan yang dapat diperiksa. Demonstran pun perlu menjaga agar pesan yang mereka bawa tetap jelas, damai, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.

Sumpah Pemuda dan Arti Suara Generasi Muda

Ada ironi sekaligus makna simbolis ketika demonstrasi berlangsung pada peringatan Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang menyatakan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia.

Hampir satu abad kemudian, generasi muda kembali menggunakan ruang publik untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai masa depan bangsa. Konteksnya berbeda, tetapi pertanyaan yang mendasarinya tetap berkaitan dengan kehidupan bersama: bagaimana memastikan negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang memengaruhi keselamatan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup mereka?

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah yang diperingati setiap tahun. Ia juga mengingatkan bahwa persatuan tidak berarti semua orang harus diam atau memiliki pandangan yang sama. Persatuan dapat tumbuh ketika perbedaan disampaikan secara bertanggung jawab, didengar tanpa prasangka, dan dijawab melalui proses yang adil.

Suara mahasiswa bukan pengganti kebijakan, tetapi dapat menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus terus diuji oleh kenyataan yang dialami masyarakat.

Demonstrasi 28 Oktober 2026 belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan karhutla, tekanan biaya hidup, ataupun perdebatan prioritas anggaran. Namun, aksi tersebut memperlihatkan bahwa isu-isu itu menempati ruang penting dalam percakapan publik dan menuntut jawaban yang lebih konkret.

Pada akhirnya, yang akan menentukan arti demonstrasi ini bukan hanya apa yang terjadi di jalan pada hari Sumpah Pemuda, melainkan apa yang berubah sesudahnya: apakah kebakaran ditangani lebih efektif, apakah masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, apakah penggunaan anggaran semakin transparan, dan apakah aspirasi warga memperoleh tindak lanjut yang nyata.

Sebab, demokrasi tidak selesai ketika demonstrasi bubar. Demokrasi diuji ketika suara yang terdengar di jalan diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban, keputusan yang terukur, dan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Suara Umat.id — Mengawal suara publik, memeriksa kebijakan, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari demokrasi. (RAYD) Donasi PT MEDIA SUARA UMAT. BANK BSI NO REK. 7326712967